Jangan Mau Jadi Keledai!!

Pergantian rezim hanya akan mengulang kesalahan yang sama, jika sistem demokrasi yang sudah usang tetap berlaku. Sudah siapkah Ummat Islam?

Keledai konon hanya sekali terperosok di lubang yang sama. Namun, manusia justru lebih sering terperosok di lubang yang sama hingga berkali-kali. Hal itu pula yang kerap dialami ummat Islam Indonesia. Meski negeri ini telah berkali-kali gagal meraih sukses gara-gara keliru memilih pemimpin, mereka tak juga sadar bahwa pilihan sistem yang salah telah menjadi pangkal semua kesengsaraan itu.

Sejak menjelang kemerdekaan, para tokoh Islam gigih memperjuangkan berdirinya sebuah negara yang baldatun-thayyibatun wa rabbun ghaffur dalam sidang-sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) maupun PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Dalam sidang-sidang itu mereka silih berganti melontarkan gagasan tentang keharusan negara yang akan dibentuk memakai aturan Al-Qur’an dan Hadits. Sayang pendapat mereka banyak yang tak terdokumentasi, seperti pidato KH Ahmad Sanoesi dari Sukabumi. Hanya pidato mantan Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah Ki Bagoes Hadikoesoemo pada persidangan ke dua, 31 Mei 1945, yang ditemukan catatannya.

Pada bagian akhir petikan pidatonya, Ki Bagus mengatakan, “Oleh karena itu tuan-tuan, saya sebagai seorang bangsa Indonesia tulen, bapak dan ibu saya bangsa Indonesia, nenek moyang saya pun bangsa Indonesia juga yang asli dan murni belum ada campurannya; dan sebagai seorang Muslim yang mempunyai cita-cita Indonesia Raya dan Merdeka, maka supaya negara Indonesia merdeka itu dapat berdiri tegak dan teguh, kuat dan kokoh, saya mengharapkan akan berdirinya negara Indonesia itu berdasarkan agama Islam.

Sebab, itulah yang sesuai dengan keadaan jiwa rakyat yang terbanyak, sebagaimana yang sudah saya terangkan tadi. Janganlah hendaknya jiwa yang 90 persen dari rakyat itu diabaikan saja tidak dipedulikan. Saya khawatir apabila negara Indonesia tidak berdiri di atas agama Islam, kalau-kalau umat Islam yang terbanyak itu nanti bersifat pasif atau dingin tidak bersemangat: sebagaimana yang dikuwatirkan juga oleh tuan Kiai Sanusi tadi. Tetapi saya mengharapkan jangan sampai kejadian demikian. Tuan-tuan, sudah banyak pembicara yang berkata, bahwa agama Islam itu memang tinggi dan suci.

Sekarang bagaimana kalau orang yang tidak mau diikat oleh agama yang sudah diakui tinggi suci, apakah kiranya akan mau diikat oleh pikiran yang rendah dan tidak suci? Kalau jiwa manusia tidakmau bertunduk kepada agama perintah Allah, apakah kiranya akan suka bertunduk kepada perintah pikiran yang timbul dari hawa nafsu yang buruk? Pikirkan dan camkanlah tuan-tuan.”

Terjadi perdebatan seru dalam sidang BPUPKI akibat perbedaan tajam antara kubu Islam --kubu terbesar dengan 35 orang anggota-- yang menghendaki dasar negara Indonesia berdasarkan Islam, dengan kubu sekuler yang tak menghendaki peran agama (Islam) dalam negara. Golongan Sekuler menginginkan Indonesia berdasar prinsip kebangsaan. Perdebatan tak terselesaikan sampai 1 Juni. Saat itu, Soekarno berpidato selama satu jam yang penuh dengan janji dan rayuan kepada para tokoh BPUPKI dari kubu Islam agar mau berkorban dan berkompromi untuk membangun cita-cita Negara Indonesia yang hendak dicapai bersama. Pidato panjang yang memukau hadiri itu dikemudian hari dikenal dengan judul Lahirnya Pancasila.

Untuk menarik perhatian politisi muslim, Soekarno mencoba merayu mereka: “Untuk pihak Islam, inilah tempat yang terbaik untuk memelihara agama. Kita, saya pun, adalah orang Islam –maaf beribu maaf, keislaman saya jauh belum sempurna—tetapi kalau saudara-saudara membuka saya punya dada, dan melihat saya punya hati, Tuan-tuan akan dapati tidak lain tidak bukan hati Islam. Dan hati Islam Bung Karno ini, ingin membela Islam dalam mufakat, dalam permusyawaratan. Dengan cara mufakat, kita perbaiki segala hal juga keselamatan agama, yaitu dengan jalan pembicaraan dan permusyawaratan di dalam Badan Perwakilan Rakyat.”

Akhirnya para politisi Islam mau berkompromi dengan rumusan UUD yang tidak tegas menyebutkan negara Islam, presiden Islam dan sebagainya. Maka dibentuklah panitia kecil beranggota sembilan orang yang merumuskan pokok pikiran pendirian negara Indonesia. Mereka adalah Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta, Mr Ahmad Soebardjo, Abikusno Tjokrosujoso, Prof. Abdul Kahar Muzakir, KH. Wahid Hasyim, Mr. A.A. Maramis, H. Agus Salim, Mr. Mohammad Yamin.

Pada 22 Juni 1945, panitia kecil merumuskan konsensus politik yang mewadahi aspirasi semua golongan. Pengorbanan itu agak terobati dengan adanya rumusan Piagam Jakarta. Bagi kalangan Islam, inti Piagam Jakarta adalah kalimat: Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Piagam Jakarta ini seharusnya dibacakan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945.

Sehari setelah proklamasi kekecewaan merebak. Faksi Islam harus menerima kompromi lagi. Kompromi bermula dari pertemuan beberapa tokoh pada 18 Agustus 1945. KH Wachid Hasjim dari Nahdlatul Ulama, Ki Bagoes Hadikoesoemo dari Muhammadiyah, Mr Kasman Singodimedjo dari Muhammadiyah, Mohammad Hatta dari Sumatera Barat dan Teoekoe Mohammad Hassan dari Aceh, ikut dalam pertemuan itu.

Dalam rapat itu dibicarakan rencana perubahan sila pertama Pancasila dalam Piagam Djakarta, yakni sila Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Semua berawal dari info Hatta dari seorang opsir Jepang. Si Opsir Jepang --yang tak pernah diketahui namanya-- konon mengatakan bahwa golongan Kristen Indonesia Timur tak setuju dengan tujuh kalimat inti Piagam Jakarta. Jika tujuh kalimat itu diterapkan, mereka khawatir terjadi diskriminasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Mereka lebih suka berdiri di luar republik,” katanya.

Padahal sejarawan Ahmad Mansyur Suryanegara mengatakan, “Menurut Deliar Noer, dari keterangan A Kahar Moezakkir, sebenarnya AA Maramis walaupun dari perwakilan Kristen menyetujui 200 % terhadap Preambule atau Piagam Djakarta. Persetujuan ini terjadi karena Ketoehanan tidak dituliskan dengan Jang Maha Esa. Jadi tidak bertentangan dengan keyakinan Trinitas ajaran Kristen. Sedangkan Ketoehanan dengan kewajiban mendjalankan Sjariat Islam bagi pemeloek-pemeloeknja, diberlakukan untuk umat Islam saja. Tidak untuk seluruh bangsa Indonesia. Artinya umat Kristen dan Katolik tidak terkena Sjariat Islam.”

Awalnya rencana itu ditolak KH Wahid Hasjim maupun Ki Bagoes. Namun dengan berbagai pendekatan kedua tokoh itu mau berkompromi dan bersedia menghilangkan ketujuh kata itu. Hilangnya kalimat itu adalah sebuah pengorbanan tiada taranya dari umat Islam. Banyak pula yang menganggap kesepakatan itu sebagai sebuah kekalahan para tokoh dan ummat Islam yang sangat menyakitkan.

Kini kepemimpinan di negeri ini telah berlalu silih berganti. Soekarno, Soeharto, BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono, dan entah siapa lagi. Semua jatuh bangun gara-gara persoalan yang tak jauh berbeda. Jika pergantian itu hanya sekadar pergantian nama, dan bukan sistem yang dirombak total, niscaya ummat Islam maupun seluruh bangsa Indonesia akan kembali terseok di tengah arus sekulerisme, kapitalisme dan penuhanan benda.

Lalu, haruskah kita lebih rendah derajadnya dari seekor keledai?

Srikandi Washington Turun Gunung

Setelah dievakuasi ke Bank Dunia, Sri Mulyani Indrawati dipromosikan sebagai calon presiden mendatang. Bagaimana kans nya? "Sri Mulyani termasuk aset. Dia itu sekarang sedang ditaruh di pertapaan, pulangnya ke Indonesia bisa jadi satrio piningit," kata Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Ahmad Mubarok, usai Seminar Nasional di FISIP Unair Surabaya, 3 Juni lalu.

Pernyataan Mubarok mengisyaratkan dukungan Partai Demokrat kepada mantan menteri keuangan itu untuk diproyeksikan sebagai calon presiden pada pemilihan 2014 nanti. Sebelumnya, pada 15 April di Bandung, Solidaritas Masyarakat Untuk Keadilan (SMI-K) mendeklarasikan dukungan kepada Sri Mulyani Indrawati untuk menjadi capres periode 2014-2019.

Deklarasi yang digelar kelompok sosialis, kapitalis, dan liberal semacam Todung Mulya Lubis, Wimar Witoelar, dan A Rahman Tolleng, itu adalah kali yang kedua setelah deklarasi pertama di Hotel Nico, Jakarta, akhir September tahun lalu dengan bendera Perhimpunan Pendidikan Demokrasi.

Genderang propaganda Sri Mulyani ditandai dengan peluncuran situs Srimulyani.net. Lalu pada 14 Pebruari lalu, dideklarasikan SMI-K. Munculnya gerakan SMI-K, kata Arbi Sanit, sebagai reaksi keprihatinan terhadap krisis politik dan kepemimpinan yang terjadi saat ini. Menurut Sanit, Sri Mulyani menjadi inspirator karena dia bisa menjadi solusi atas keprihatinan tersebut.

"Dari jumlah pemimpin yang sangat terbatas memenuhi kriteria, Sri Mulyani salah satu sosok yang pantas," kata Sanit, saat berpidato politik pada acara deklarasi SMI-K itu. Puja-puji ke atas Sri pun digelontorkan para pendukungnya. “Sri Mulyani tokoh bersih. Kita membela Sri Mulyani jauh sebelum mendirikan partai, “ ujar Rahman Tolleng.

Sedang wartawan senior Tempo, Fikri Jufri, mengatakan Sri Mulyani sangat pantas disokong menjadi satu kandidat calon Presiden pada 2014 karena memiliki ide yang sangat cemerlang. Sri Mulyani memiliki IQ 157.

Keseriusan gerakan SMI-K dibuktikan dengan pembentukan Partai Serikat Rakyat Independen (SRI). Menurut Sekretaris Nasional SMI-K, Bagus Takwin, partai tersebut tengah dipersiapkan di 33 provinsi. Partai SRI dideklarasikan Agustus ini sebelum penutupan pendaftaran partai politik.

Sri Mulyani sendiri tampak siap untuk maju sebagai capres mendatang. Dalam wawancara dengan jurnalis dan presenter TV Charlie Rose yang dilansir Bloomberg TV pada 5 Juli lalu, Sri mengatakan dirinya merasa terhormat jika ada orang Indonesia yang menaruh harapan dan percaya padanya.

Dalam interview yang transkripnya dimuat di Srimulyani.net, Sri Mulyani juga mengemukakan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi muslim terbesar yang tidak menjadikan syariah Islam sebagai sistem hukum. Dia bilang, masyarakat Indonesia lebih memilih partai moderat dan majemuk yang mengedepankan kepentingan nasional, daripada partai berbasis agama.

Dukungan bagi Sri juga berasal dari Amerika. Sejumlah purnawirawan TNI AD dihubungi pihak asing untuk mendukung Sri Mulyani dalam pemilihan presiden 2014. "Kira-kira 2 atau 3 tiga minggu yang lalu beberapa perwira TNI AD diprovokasi untuk mencalonkan Sri Mulyani oleh salah satu orang asing dari kedutaan," ungkap Ketua Persatuan Purnawirawan TNI-AD, Letjen Purn Soerjadi, kepada pers di Jakarta, medio Juli lalu.

Soerjadi menjelaskan ada juga permintaan dari mereka untuk memasangkan mantan Menkeu itu dengan pensiunan tentara.  "Lalu ada embel-embelnya mesti didampingi oleh tentara. Intinya, kalau dari kandang macan jangan masuk kandang buaya lagilah," ujar mantan wakil KSAD tahun 90-an ini.

Bagaimanapun, ‘’restu’’ Amerika berperan penting dalam menentukan kekuasaan puncak di Negeri Muslim Terbesar di Dunia. Presiden Soekarno dikerjain Amerika karena bersemboyan Inggris Kita Linggis Amerika Kita Seterika.

Pengamat ekonomi politik Ichsanuddin Noorsy mengungkapkan, Amerika  menjatuhkan  Presiden Soekarno  lima  pekan setelah  Soekarno  menerbitkan UU yang menolak pinjaman dan investasi asing pada 23 Agustus 1965. Soekarno ditebang dengan inflasi 600 persen yang diciptakan CIA. Sebagai  gantinya,  Amerika mendukung  Soeharto, pahlawan yang mencuat dari Tragedi G 30 S PKI.

Setelah bertahun-tahun didukung, Presiden Soeharto akhirnya dijatuhkan Amerika lewat operasi ekonomi moneter pada 1997-1998. Krisis ekonomi-moneter yang memicu kerusuhan massal, membuat Soeharto longsor pada Mei 1998.

The New York Times edisi 20 Mei 1998 mengungkapkan, pemerintahan Presiden Amerika Serikat Bill Clinton melalui United State’s Agency for International Development (USAID), menggelontorkan duit 26 juta dolar (sekitar 200 milyar) kepada kelompok-kelompok oposisi di Indonesia sejak 1995.

Presiden Habibie dijatuhkan lewat kasus pelepasan Timtim, padahal dulu Amerika getol mendukung Indonesia menganeksasi Timtim. Presiden Gus Dur yang susah diatur, tidak dibelanya dari gempuran DPR-MPR yang membuatnya jatuh. Presiden Megawati yang antara lain menolak mengerangkeng Abu Bakar Baasyir, juga bernasib sama.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sami mawon. Awalnya, jenderal yang bertahun-tahun berkubang dalam pendidikan militer Amerika ini, direstui Washington.

Koran elite Singapura Business Times edisi 10 April 2004, menulis bahwa Presiden Amerika George W Bush mendukung pasangan SBY-Kalla sebagai Capres-Cawapres RI 2004-2009. Editorial Asian Wall Street Journal juga menyatakan serupa. Menurutnya, SBY didukung Bush karena segendang seirama dalam War on Terror.

Namun di paruh masa akhir pemerintahan SBY, Amerika mulai ‘’membiarkan’’ presiden yang pernah berikrar: "I love The United States, with all its faults. I consider it my second country." Misalnya, dua koran terkemuka Australia mempermalukan SBY dengan berita negatif yang menuduh Presiden SBY telah menyalahgunakan kekuasaannya. Padahal, Australia adalah sekutu mesra Amerika.

Koran-koran nasional sahabat Amerika juga menggebuki SBY bertubi-tubi. Kompas, misalnya, menggelar peta dominasi asing atas perekonomian Indonesia di bawah kepemimpinan SBY. Setelah menjalani dua periode kepresidenan, SBY memang tidak mungkin maju lagi pada pilpres mendatang. Namun, anjloknya popularitas dia tentu berdampak pada kans kandidat internal Partai Demokrat seperti Ani Yudhoyono atau Anas Urbaningrum. Apalagi setelah mantan bendahara Demokrat M Nazaruddin membeberkan borok-borok korupsi dan money politics para kader Demokrat termasuk Ketua Umumnya.

‘’Saya semakin yakin ada upaya sistematis untuk melakukan pembunuhan karakter atas diri saya,’’ ucap Anas setelah Nazaruddin mencicil menyebar ‘’kartu truf’’ dari tempat pelariannya. Mubarok sendiri menilai Anas belum waktunya untuk maju ke pertarungan pilpres mendatang. Alasannya, masih terlalu muda. Partai Demokrat lebih memilih pasangan Sri Mulyani-Mahfudz MD sebagai alternatif  capres-cawapres 2014-2019.

Bukan sekadar didukung asing, Sri Mulyani bahkan sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Peraih gelar Magister dan Doktor dari University of Illinois at Urbana-Champaign, USA, ini pada Oktober 2002 mulai menjabat Executive Director Dana Moneter Internasional (IMF) mewakili 12 negara di Asia Tenggara. Sebelumnya, tahun 2001, SMI hijrah ke Atlanta, Georgia, Amerika Serikat, sebagai konsultan di USAid. Pada 2005 ia masuk Kabinet SBY.

Ketika posisinya terancam dalam Kabinet SBY, Sri Mulyani dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik se-Asia pada 2006 oleh Emerging Market. Selain itu juga disebut wanita no-2 paling berpengaruh di Indonesia oleh Majalah Globe Asia tahun 2007. Sri pun masuk dalam jajaran The Most Powerful Women versi Majalah Forbes tahun 2008.

Menurut Fithra Faisal Hastiadi, dosen di Fakultas Ekonomi UI (Republika, 21/9/2010), jangan-jangan segala penghargaan itu hanya skenario politis IMF dan Bank Dunia untuk menyelamatkan menteri Sri dari ancaman reshuffle kabinet. Sebab, beber Hastiadi, kondisi ekonomi Indonesia saat itu jeblok. Tidak ada prestasi Menteri Sri yang patut dibanggakan.

Setelah tersingkir dari jabatannya di Kabinet SBY Jilid II akibat ‘’perkawinan politik’’ SBY dan Golkar, pada 1 Juni 2010 Sri Mulyani diselamatkan Bank Dunia. Ia diangkat sebagai salah satu direktur yang membawahi wilayah Amerika Latin, Caribia, Asia Timur & Pasifik, Timur Tengah, dan Afrika Utara. Gajinya US $476.500 atau Rp 4,3 milyar per tahun.

Dalam wawancara dengan Metro TV pada Mei 2010, Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Kwik Kian Gie menilai pengangkatan Sri Mulyani sebagai Managing Director World Bank sangat mengejutkan dan tidak wajar. Pasalnya, waktu itu Sri tengah menghadapi tuduhan turut mendesain kejahatan ekonomi dalam skandal bailout Bank Century.

Kwik menilai pola penyelamatan Sri oleh Bank Dunia sama dengan penyelamatan para koruptor Indonesia oleh Singapura.
Penyelamatan Sri Mulyani tentu saja berkat kekuatan Robert Bruce Zoellick, Presiden Bank Dunia.

Situs Wikipedia membeberkan, Zoellick adalah salah satu anggota PNAC (Project for the New American Century). Lembaga ini dibentuk pada Juni 1997 oleh kelompok Zionis-Kristen dan Zionis-Yahudi Amerika yang tergabung dalam kelompok Hawkish. Proyek ini bermaksud mengembalikan posisi AS sebagai polisi dunia. Hal itu terpampang dalam "Statement of Principles", garis-garis besar visi dan misi PNAC.

Naiknya Robert Zoellick pada 2007 menjadi Presiden Bank Dunia, tidak lepas dari kedekatannya dengan Presiden AS George W Bush. Jabatan itu sebagai imbalan atas dukungan penuh PNAC terhadap Bush dalam pilpres.

Pada 1998, PNAC mengirim surat kepada Presiden Bill Clinton untuk menginvasi Irak dan menggulingkan Presiden Saddam Hussein. Surat itu ditandatangani Zoellick bersama Donald Rumsfeld, Paulus Wolfowitz, Richard Perle, Elliott Abrams, Zalmay Khalilzad, John R Bolton, Richard Armitage, dan Bill Kristol.

Dengan dalih serangan WTC 11 September 2001, PNAC menyatakan: "...jika pun nantinya tidak ditemukan bukti keterkaitan Irak dengan kasus WTC, strategi apapun yang bertujuan menghabisi terorisme dan sponsornya harus memuat upaya penggulingan Saddam Hussein dari kekuasaannya di Irak."

Selain itu, PNAC juga mendasari proposal agresi-kolonialisasi atas Irak dan penggulingan Saddam Husein dengan kebohongan soal Weapon Mass Destruction (WMD) di Irak. Sebuah sumber di internal World Bank mengungkapkan, ternyata prestasi dan kemampuan Sri Mulyani jauh di bawah dua Managing Director Bank Dunia lainnya yaitu Ngozi Okonjo-Iweala (Nigeria ) dan Graeme Wheeler (New Zealand).

‘’Kita sudah mendengar dari sahabat yang bekerja di Bank Dunia, dari segi leadership, analisa, konsep, administrasi managerial dan kinerjanya, di World Bank Sri Mulyani yang lulusan Illinois itu, ternyata kalah berat dibanding Ngozi Okonjo-Iweala yang lulusan Harvard dan MIT,’’ ungkap  Abdulrachim, alumnus ITB dan aktivis gerakan mahasiswa 77-78 yang juga peneliti ekonomi di Komite Bangkit Indonesia.

Peneliti Indonesia Prof Jeffrey Winters, menilai peluang Sri Mulyani menjadi capres 2014 hampir nol. ''Saya melihat kesempatan Sri Mulyani sangat kecil, almost zero,'' ujar Winters, guru besar Northwestern University, Amerika seperti dikutip sebuah situs portal. Ganjalan pokok adalah skandal Century yang oleh KPK dan Polri di-peti es-kan.

Sidang paripurna DPR 3 Maret 2010 merekomendasikan agar Presiden SBY segera menonaktifkan Sri Mulyani dan Boediono. Selaku Menkeu RI dan Gubernur BI, mereka diduga menyalahgunakan wewenang masing-masing dalam proses pengambilan keputusan bailout Bank Century Rp 6,7 triliun pada November 2008. Selanjutnya, DPR merekomendasikan dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Sri Mulyani dan Boediono itu dilimpahkan ke lembaga penegak hukum.

Tapi, rekomendasi politik itu dimentahkan KPK dan polisi, dengan dalih klise: tidak ada bukti yang mencukupi. Karena itu politisi Partai Golkar, Bambang Soesatyo, meminta para pengusung Sri Mulyani agar mendorong Managing Director World Bank itu mempertanggungjawabkan dugaan keterlibatannya dalam skandal Bank Century. “Pencalonan Sri Mulyani sebagai capres tanpa didahului klarifikasi tentang skandal Bank Century oleh SMI sendiri akan menimbulkan ingar bingar politik,’’ kata anggota Komisi III DPR ini.

Bahkan yang harus dipertanggungjawabkan Sri Mulyani Indrawati bisa lebih bejibun lagi. Pengamat politik Nehemia Lawalata menilai, Sri Mulyani telah menoreh sejumlah dosa di Republik ini. Di antaranya terlibat dalam fakta berikut: 14 RUU bidang ekonomi dan keuangan yang penyusunannya diintervensi dan sarat kepentingan AS, IMF dan World Bank. Menteri Sri juga menerbitkan SUN, ORI, dan Surat Utang RI lainnya dengan bunga tertinggi  di dunia (9 - 11 %). Selain itu, Sri melestarikan ketergantungan perekonomian Indonesia terhadap pihak asing.